Tuesday, 17 November 2026 • Portal berita dan informasi terkini
Umum 5 menit baca

7 Rumah Klaster di Jalan Batu Ampar Jaktim akan Digusur, Ini Alasan Gubernur Pramono

7 Rumah Klaster di Jalan Batu Ampar Jaktim akan Digusur, Ini Alasan Gubernur Pramono

7 Rumah Klaster di Jalan Batu Ampar Jaktim akan Digusur, Ini Alasan Gubernur Pramono

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas memberikan instruksi untuk melakukan penertiban terhadap tujuh unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, yang berlokasi di kawasan Jalan Batu Ampar, Jakarta Timur. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penegakan aturan tata ruang serta penyelamatan aset negara yang selama ini disalahgunakan oleh pihak pengembang swasta.

Keputusan ini bukanlah tindakan yang diambil secara mendadak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menempuh prosedur hukum yang berlaku dengan melayangkan surat peringatan secara bertahap, mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga peringatan ketiga kepada pihak pengembang maupun pemilik bangunan. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan pihak terkait tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, maka aparat Satpol PP DKI Jakarta akan segera melakukan eksekusi pembongkaran.

"Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan. Tidak ada ruang bagi pelanggaran aturan tata ruang, terutama yang menyangkut aset milik pemerintah daerah," tegas Gubernur Pramono saat memberikan keterangan pers usai menggelar rapat terbatas di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11).

Penyalahgunaan Aset Dispora

Permasalahan utama dari keberadaan tujuh rumah klaster ini adalah status lahan yang merupakan aset murni milik Dispora DKI Jakarta. Namun, oknum pengembang secara ilegal menguasai lahan tersebut dan mendirikan bangunan permanen di atasnya. Gubernur Pramono menyoroti bahwa pembangunan ini dilakukan tanpa izin yang sah dan jelas-jelas mengganggu rencana pemanfaatan aset untuk kepentingan publik atau program olahraga yang telah dicanangkan oleh Dispora.

"Tanpa izin sama sekali, membangun unit, tujuh rumah permanen lah, cukup lumayan sebenarnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena aset ini milik negara yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan komersial pribadi," tambah Pramono.

Pencabutan PBG sebagai Dasar Hukum

Salah satu poin krusial yang diungkapkan oleh Gubernur adalah mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Diketahui, pihak pengembang sempat mengantongi satu dokumen PBG untuk pembangunan di lahan tersebut. Namun, setelah dilakukan penelusuran mendalam oleh tim teknis Pemprov DKI Jakarta, ditemukan bahwa proses penerbitan izin tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah tegas dengan membatalkan dan mencabut PBG tersebut. Dengan dicabutnya izin tersebut, maka seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lokasi tersebut otomatis dinyatakan ilegal. "Tetapi kita sudah putuskan dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kita akan segera mengambil tindakan," tegas Pramono dengan nada lugas.

Kondisi Lapangan dan Modus Pengembang

Camat Kramat Jati, Kamal, memberikan penjelasan tambahan mengenai situasi di lapangan. Menurutnya, lahan di Jalan Batu Ampar tersebut memang merupakan aset Dispora yang secara licik dikuasai oleh pengembang untuk dijadikan proyek klaster perumahan. Namun, tidak seluruh lahan telah dibangun menjadi rumah. Sebagian besar area masih berupa lahan kosong, bahkan ada bagian lahan yang sudah berubah menjadi empang atau area basah.

7 Rumah Klaster di Jalan Batu Ampar Jaktim akan Digusur, Ini Alasan Gubernur Pramono

Modus yang dilakukan pengembang adalah membangun unit secara bertahap di atas lahan milik pemerintah untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Hal ini menciptakan kerugian ganda, yakni kerugian bagi negara karena kehilangan aset, serta potensi kerugian bagi konsumen yang membeli rumah tanpa memiliki legalitas dokumen yang jelas.

"Dikuasai oleh klaster dan sudah didirikan beberapa, tapi tidak semuanya. Sementara ada juga yang sudah menjadi empang. Kami di tingkat kecamatan terus memantau pergerakan pembangunan di lokasi tersebut agar tidak ada lagi bangunan baru yang berdiri," ujar Kamal.

Dampak Penertiban dan Perlindungan Publik

Tindakan tegas yang diambil oleh Gubernur Pramono ini menjadi sinyal kuat bagi para pengembang nakal di Jakarta agar tidak sembarangan menggunakan lahan milik pemerintah. Dalam tata kota yang ideal, setiap jengkal lahan harus memiliki fungsi yang jelas sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemanfaatan lahan pemerintah untuk kepentingan komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran berat yang merugikan keuangan daerah.

Lebih jauh lagi, Pemprov DKI Jakarta kini tengah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aset-aset Dispora yang tersebar di wilayah Jakarta Timur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi aset yang "tertidur" atau dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Masyarakat di sekitar kawasan Batu Ampar pun menyambut baik rencana penertiban ini. Selama ini, keberadaan klaster perumahan yang tertutup di atas lahan yang seharusnya bisa diakses publik menimbulkan tanda tanya besar. Warga berharap, setelah bangunan tersebut dibongkar, lahan tersebut bisa dikembalikan fungsinya sebagai sarana olahraga atau ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh warga sekitar.

Prosedur Pembongkaran

Proses penertiban nantinya akan melibatkan lintas instansi. Selain Satpol PP sebagai eksekutor, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) akan dilibatkan untuk memastikan bahwa pembongkaran dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) bangunan gedung. Pihak kepolisian juga dipastikan akan melakukan pengamanan di lokasi guna mengantisipasi gesekan yang mungkin terjadi antara petugas dengan pihak pengembang atau pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan toleransi bagi siapapun yang mencoba menghalangi penertiban aset negara. "Negara harus hadir. Kita tidak bisa membiarkan aset kita dikuasai oleh segelintir orang hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tutupnya.

Hingga saat ini, pihak pengembang belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana pembongkaran tersebut. Namun, Pemprov DKI tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini hingga tuntas agar tidak menjadi preseden buruk bagi pembangunan di wilayah Jakarta di masa depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Pemprov DKI untuk melakukan penataan kota yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *